Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Konsep Money Follow Program Dalam Perencanaan dan Penganggaran Kota Padang
Abstract
Anggaran berbasis kinerja merupakan perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan dan hasil yang diinginkan dari program tersebut, sedangkan konsep money follow program merupakan pendekatan penganggaran yang lebih fokus kepada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan anggaran berbasis kinerja dengan konsep money follow program dalam perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Padang. Penelitian menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan data anggaran tahun 2017-2019. Indikator yang digunakan dalam mengevaluasi anggaran berbasis kinerja yakni adanya penetapan strategi organisasi (visi, misi, tujuan, dan sasaran), adanya penetapan aktifitas, dan evaluasi terhadap kinerja periode sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan konsep money follow program dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran. Hal ini dapat dilihat dari adanya penetapan strategi organisasi (visi, misi, tujuan, dan sasaran), adanya penetapan aktifitas, dan adanya evaluasi terhadap kinerja periode sebelumnya.
References
Bastian, I. (2006). Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta. Salemba Empat.
Kontan. (2016). “Pemerintah Gunakan Money Follow Program” (http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-gunakan-money-follow-program akses tanggal 13 Agustus 2018. 1:20)
Majalah Keuangan Publik. (2016). Warta Anggaran Edisi 30. (http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Publikasi/Warta%20Anggaran%2030.pdf akses 03 Agustus 2018. 16:36)
Nanda, R. Darwanis. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1. No. 1
Nordiawan, D. (2006). Akuntansi sektor publik. Jakarta. Salemba Empat
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
