Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang
Abstract
Government Performance Accountability Report (LAKIP) as a part of Government Performance Accountability System (SAKIP) has an important role in good governance implementation in every government agency. This study aims to observe the implementation of SAKIP in oreder to achieve good governance in Padang State of Polytechnic (PNP). Based on LAKIP review by Directorate General of Higher Education in 2011, PNP got “Adequate” result. The LAKIP review result increased in 2012 and 2013. Data was collected through questionnaires based on government agency performance accountability woking paper relesed in Regulation of the Minister of State for Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number 13/2010. Items to be evaluated are (1) performance planning (Strategic Plan/Renstra), Annual Performace Plan/Renja, and Performance Establisment), (2) performance meaurement, (3) performance repoting, (4) performance evaluation, and (5) performance achievement.
References
Indra Bastian, 2006. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Erlangga. Jakarta
Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI. Yogyakarta
Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit ANDI. Yogyakarta
Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance, Jurnal Akuntansi Pemerintah, vol 2 nomor 1, hal 1-17.
Mahmudi, 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP. STIM YKPN. Yogyakarta.
Mohamad Mahsun dkk. 2006. Akuntansi Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartaur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
TAP MPR RI No XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Politeknik Negeri Padang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Andalas Padang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Negeri Padang Padang
